Luka Desa Sadar Demokrasi

0
3
Foto: Prasasti Dekalarasi Tawaang Wanua Sadar Demokrasi

Paparan.ID Minut – Dugaan penolakan yang diduga dilakukan oleh oknum Hukum Tua Desa Kaima mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Minahasa Utara Meidy Repi Kumaseh.

Saat dihubungi awak media ini, Kumaseh memprotes keras sikap oknum Hukum Tua yang menolak kantor desa menjadi tempat sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara). Menurut ketua Fraksi Partai Nasdem ini yang sekaligus anggota Komisi Satu DPRD Minut, penolakan yang diduga dilakukan oleh oknum Hukum Tua Desa Kaima Kecamatan Kauditan Minahasa Utara merupakan sikap yang tidak terpuji, bahkan menurut mantan Hukum Tua Desa Kaima ini, jika benar oknum Hukum Tua menolak PPS ber-sekretariat di kantor desa, hal ini menunjukan jika oknum Hukum Tua tidak sadar Demokrasi. “Sangat disayangkan jika penolakan tersebut benar-benar terjadi, sebab Kantor Desa itu adalah milik masyarakat yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, dan jika seperti ini maka pencanangan Desa Sadar Demokrasi di Kaima menunjukkan hal sebaliknya jika Oknum Hukum Tua Belum sadar Demokrasi” tukas Kumaseh.

Dirinya menjelaskan jika alasannya adalah untuk menjaga netralitas maka kantor desa merupakan tempat yang paling netral sebab kantor desa merupakan bangunan milik pemerintah. Jadi alasan tersebut sangat keliru.

Dirinya juga menjelaskan jika sebagai¬†ketua Fraksi Partai Nasdem menolak sikap dan tindakan oknum Hukum Tua tersebut. “Saya sebagai Anggota DPRD dan juga Fraksi Partai Nasdem menolak oknum Hukum Tua seperti itu” tukasnya.

Editor: Foto Kantor Hukum Tua Desa Kaima Kecamatan Kauditan

Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kauditan Renalta Slamet saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut menjelaskan memang benar ada laporan dari PPS desa Kaima bahwa oknum Hukum Tua menolak Permohonan dari PPS.

Pemerintah Desa Kaima dalam hal ini Hukum Tua “Benar Hukum Tua Desa Kaima tidak memberikan ruangan/tempat di kantor desa, alasannya karena di desa Kaima ada salah satu Bakal Calon Bupati Minahasa Utara, sehingga tidak bisa kantor desa dijadikan sekretariat PPS” ujarnya. Ditambahkannya hal tersebut menurut Hukum Tua adalah untuk menjaga netralitas. Padahal untuk diketahui sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 434 dijelaskan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terbukti oknum Hukum Tua menolak memberikan fasilitas sekretariat kepada PPS maka hal tersebut akan mempengaruhi bahkan menghambat tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang sedang berjalan saat ini, dan dapat berujung pada masalah hukum/pidana.

Sampai berita ini diturunkan oknum Hukum Tua belum memberikan konfirmasi.

(Redaksi)

Sharing is caring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here