SGR Dipastikan Kehilangan Dukungan Partai Hanura

0
26

Paparan.ID Minut – Kisruh internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Kabupaten Minahasa Utara semakin memanas. Mengapa tidak? Seperti ramai dalam pemberitaan, bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Minahasa Utara, Novi Ngangi telah “mendeklarasikan” bahwa Shintia Gelly Rumumpe (SGR) telah mendapat “tiket” dari Partai Hanura untuk maju dalam Pilkada Minut nanti.

Hal tersebut membuat Enny Angelia Umbas, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC Partai Hanura Minut angkat bicara: “Dukungan terhadap SGR tidak sah, karena tidak melalui mekanisme partai. Kan sudah jelas, aturan main dalam Pilkada untuk Partai Hanura sudah diatur dalam Peraturan Organisasi No: PO/07/DPP-HANURA/XI/2019. Tentang Pedoman, Pendaftaran, Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah, dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Partai Hanura.

Jadi, jika tidak mengacu pada aturan tersebut, maka dukungan tersebut dianggap ilegal,” ujar politisi wanita, yang juga seorang aktivis Anti Korupsi ini dengan nada tegas.

“Saya heran, mengapa tanpa pleno dan tanpa koordinasi dengan seluruh pengurus DPC dan Pengurus Anak Cabang (PAC), tiba-tiba saja oknum Novi Ngangi telah membuat dukungan kepada SGR, padahal sejak awal pembentukan Tim Pilkada Cabang (TPC), pembukaan pendaftaran, rekrutmen bakal calon, penjajakan survey, hingga proses penetapan bakal calon yang akan diusung, harus melalui pleno dan persetujuan bersama dari seluruh pengurus DPC dan PAC. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang menandatangani posisi Sekretaris DPC, Tim TPC, para Ketua PAC, Ketua Tim Pilkada Daerah (TPD), Ketua TPC?

Foto: TPC dan TPD Partai Hanura

Sementara pengakuan dari mereka bahwa jangankan tanda tangan, oknum Novi Ngangi tidak pernah sekalipun menghubungi mereka terkait masalah dukungan dari partai Hanura.  Jika terbukti ada indikasi ada pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan legalitas para oknum yang bertanda tangan atas nama pengurus DPC dan PAC Partai Hanura Minut, maka kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan mahkamah partai karena jelas-jelas telah mencoreng marwah Partai Hanura.”

Terkait antisipasi awal, pada tanggal 13 Juli 2020 lalu, kami telah melakukan klarifikasi ke Tim Pilkada Pusat (TPP) Partai Hanura, dan telah melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran kode etik partai terkait dukungan ke SGR kepada Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Partai Hanura, Benny Rhamdani,” ungkap Enny dengan meyakinkan.

Dalam kisruh ini, ada pembelajaran berharga bagi para politisi yang beranggapan bahwa Parpol tidak bisa disamakan dengan perusahaan pribadi, sehingga perilaku one man show sangatlah bertentangan dengan sistem demokrasi dan kesantunan dalam berpolitik.

Saat Hal tersebut dikonfirmasi kepada ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara Novie Ngangi, dirinya membantah pernyataan ketua OKK Partai Hanura minut tersebut menurut Ngangi apa yang di lakukanya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Hanura.

“Oh itu tidak benar, justru saya melakukan sesuai mekanisme lewat penjaringan melalui Tim Pilkada Cabang (TPC), baru setelah itu tugas TPC mengusulkan nama yang terjaring untuk dikirim ke Tim Pilkada Daerah (TPD) selanjutnya Tim TPD melakukan verifikasi dokumen dan melanjutkan pengusulan ke Tim Pilkada Pusat (TPP), dan TPP mengeluarkan Surat Tugas buat SGR sebagai Calon Bupati dari Partai Hanura” kata Novie.

Pernyataan Ketua DPC Partai Hanura inipun berbeda karena dibantah dengan tegas baik oleh Sekretaris DPC Hanura Yudi Lasut maupun Michael George  Pandeiroth, Ketua Tim Pilkada Daerah (TPD) Partai Hanura Sulut. Menurut Kedua Kader Partai Hanura ini pernyataan Ketua DPC Hanura Minahasa Utara tersebut harus diikuti dengan menunjukan bukti-bukti yang ada termasuk semua dokumen dan tanda tangan baik Ketua OKK, Sekretaris DPC bahkan Pandeiroth menjelaskan jika dirinya belum pernah memverifikasi dokumen yang dimaksud, sehingga dirinya mempertanyakan pernyataan Ketua DPC Partai Hanura Minahasa Utara Novie Ngangi. “Saya selaku Ketua Tim Pilkada Daerah (TPD), menegaskan bahwa selama ini tidak pernah memverifikasi dokumen tersebut, bahkan selaku Ketua TPD saya mempertanyakan siapa-siapa yang melakuakan verifikasi tersebut, bahkan saya tidak pernah tahu apalagi dilibatkan dalam verifikasi tersebut” jelas Pandeiroth.

Foto: Rapat Pleno

Dia pun meminta agar ketua DPC Hanura Minahasa Utara menunjukkan keabsahan dokumen yang di maksud. “Saya selaku Sekretaris DPC mempertanyakan siapa yang bertanda tangan di dokumen tersebut sebagai sekretaris? Sedangkan saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun, bahkan saya mempertanyakan pengusulan calon oleh Ketua DPC sebab hal itu tidak pernah melibatkan pengurus DPC” tukas Yudi Lasut Sekretaris DPC Hanura Minut.

Lasut menantang Ketua DPC Hanura Minut Novie Ngangi untuk dapat menunjukkan semua bukti-bukti yang ada termasuk tanda tangan Sekretaris dan Pengurus Hanura Minut Lainnya.

(Redaksi)

Sharing is caring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here